10 TAHUN PRESIDEN DIPILIH LANGSUNG OLEH RAKYAT, 10 TAHUN SUBSIDI BBM RP 1000 TRILYUN SIA-SIA TERBUANG TANPA TARGET TERUKUR

Indonesia mulai belajar berdemokrasi, 10 tahun berlalu sudah sejak tahun 2004. Presiden kita yang dipilih oleh seluruh rakyat nusantara adalah sosok yang tinggi besar, ganteng. Begitu banyak harapan tertumpu pada beliau, begitu banyak mimpi-mimpi tinggal landas dapat diteruskan seperti mimpi Pak Harto. Kalau kita melihat sosok profil pemimpin nasional kita pastilah punya modal dasar ganteng seperti dimiliki Bung Karno, Pak Harto, dan SBY. Mungkin itulah sebabnya kenapa Megawati dapat kalah pada tahun 2004 lalu, tetapi kita harus mengakui bahwa itulah pilihan rakyat terbanyak. Pertanyaannya, setelah 10 tahun menjatuhkan pilihannya dulu dua periode, apakah rakyat telah belajar memilih pemimpinnya yang amanah, atau mayoritas rakyat masih seperti bermimmpi memilih "CALON RAJA" Indonesia yang sebenarnya bukan melayani kebutuhan rakyat, atau memang mayoritas bangsa ini lebih senang memilih seperti dulu, yakni yang ganteng dan tampak luarnya kharismatik seperti seorang "RAJA".

Yah, kita harus mengakui demokrasi dunia yang terbaik adalah di Amerika Serikat, disana jangan harap modal ganteng tinggi besar dapat menarik pemilih demokrat atau republik, karena 200 juta penduduk Amerika adalah pemilih-pemilih yang kritis, mereka dapat membedakan kerbau penakut atau banteng aduan, harimau atau elang, suatu kepemimpinan yang diharapkan membawa perubahan nasib ke depan. Apakah Obama memberikan perubahan kepada bangsa dan negaranya, apakah SBY memberikan porsi yang cukup bagi ruang kemajuan Indonesia ke depan atau malahan negara dan bangsa ini sebenarnya selama 10 tahun dalam kondisi auto-pilot, sejarah akan menjawabnya.

Kenapa penduduk Jabodetabek yang diwakili oleh wakil-wakil rakyat yang duduk di DPRD, DPR, dan DPD tidak begitu kritis dibandingkan dengan penduduk Singapura terhadap masalah transportasi publik. Pada tahap belajar demokrasi ini, untunglah masih ada Komisi Pemberantasan Korupsi yang memberikan suatu tingkat kepercayaan diri tinggi bahwa bangsa ini masih kritis terhadap sesuatu tindakan koruptif yang akan merusak masa depan bangsa.

Ketika Gubernur DKI Jakarta akhir 2013 memberikan instruksi kepada jajarannya untuk memakai kendaraan umum pada setiap hari Jumat setiap awal bulan, apakah gaungnya terdengar di telinga wakil-wakil rakyat dan para kepala-kepala daerah lainnya. Instruksi ini sebenarnya sangat bersejarah bagi bangsa ini. Bahwa memakai kendaraan pribadi dengan BBM subsidi itu memberikan kemacetan yang parah di Jabodetabek, bahwa BBM subsidi itu telah menghabiskan sia-sia devisa negara dengan cara berhutang luar negeri. Sosok pemimpin sejati itu selalu mempunyai terobosan walaupun tindakannya itu tidak populis pada awalnya. Tetapi kenapa pemimpin-pemimpin yang mulai menyapa kebutuhan publik, itu adalah makhluk-makhluk yang langka di Indonesia ini. Yang kita lihat saat ini adalah suatu kontras ketika sosok Akil Mochtar sang pemimpin majelis mulia konstitusi republik ini malahan memberikan sejarah kelam. Bayangkan Rp 200 milyar tindakan korupsi pencucian uang yang dituduhkan kepadanya itu, dilakukan dalam tempo hanya 2 tahun, spektakuler sekali. 

Apakah kita pesimis akan lahirnya pemimpin dan wakil rakyat yang mulai menyapa kepentingan publik pada pemilihan umum April 2014 ini. Saya sendiri yakin bahwa pesimis hasil pemilu akan melahirkan sosok profil yang diharapkan itu. Buktinya sederhana, lihat saja berapa modal awal caleg DPR itu, Rp 1 milyar atau Rp 2 milyar atau bahkan lebih. Jadi 10 tahun belajar demokrasi itu tidaklah cukup.                  

MIMPI INDAH PADA TAHUN 2024, MRT JABODETABEK BEROPERASI 5 JALUR

Apa salahnya kalau kita boleh bermimpi indah jauh ke depan menerawang masa depan cerah kota metropolitan Jabodetabek, kita harus tetap optimis bahwa transportasi publik menjadi moda pilihan utama, bangsa ini harus sadar melihat bahwa masa depan kendaraan bahan bakar minyak bukan lagi alat transportasi yang ekonomis, bangsa ini harus keluar dari jeratan permintaan BBM yang disubsidi, bangsa ini harus menjadi anggota dunia yang mendukung penghematan sumber daya alam, mengurangi polusi, dan tentunya mengurangi pemanasan global.

Studi kereta api bawah tanah MRT (Mass Rapid Transport) Jakarta sudahlah banyak dilakukan. Ground-breaking memulai pembangunan MRT Jakarta sudah dimulai akhir tahun 2013, banyak pertanyaan kenapa dipilih jalur elit dari Lebak-Bulus ke Kota, kenapa bukan jalur masif dari Bekasi-Kota-Tangerang sehingga BEP investasinya cepat tercapai. 

Biaya investasi MRT pada tahun 2013 ini diperkirakan Rp 135 milyar per km, sebagaimana jalur Lebak-Bulus ke Kota yang hanya 110 km, tentunya jalur ini akan diperpanjang untuk menjangkau kawasan Bintaro terus ke BSD. Warga Jabodetabek tentunya mengharapkan jalur-jalur yang lain seperti misalnya jalur Cikarang-Bekasi-Kota, jalur Cibubur-Kota, jalur Tiga-Raksa-Tangerang-Kota, jalur Depok-Kota. 

Tentunya semua studi tentang MRT sudah ada alternatifnya, kalau saya menulis daftar nama kota tersebut hanyalah suatu ungkapan bahwa MRT dan BRT itu haruslah efektif dapat membawa konsentrasi para commuters dari wilayah perumahannya sampai ke wilayah tempat kerjanya ( kawasan CBD dan kawasan industri). Ingat kawasan industri di Jabodetabek ini merupakan kawasan dengan tingkat kemacetan yang parah juga, sayangnya studi tentang kemacetan wilayah kawasan industri di Jatake, Cikarang, Jababeka masih kurang, padahal tingkat kemacetan di kawasan industri memberikan dampak negatif persaingan global.

Apakah dengan tersedianya 5 jalur MRT yang membelah Jabodetabek akan mengatasi kemacetan, Cobalah kita bayangkan pada tahun 2024 seperti apa, ketika harga BBM premium sudah mencapai Rp25.000 per liter, ketika transportasi bus-kota dan angkot masih amburadul seperti sekarang.      

MISSION IMPOSSIBLE MEMBATASI GERAK 10 JUTA PER HARI MOBIL PRIBADI DI JABOTABEK ??

Tidak terasa bahwa bangsa kita sudah menapak belajar demokrasi 10 tahun, 2 periode pemerintahan SBY akan segera berakhir, begitu juga dengan kebijakan subsidi BBM yang telah berlangsung sejak tahun 2004 ketika nasib bangsa ini telah berubah menjadi NET IMPORTER BBM alias bahwa negara ini tidak cukup devisa minyaknya untuk memberikan subsidi 100 persen. 

Tidak terasa juga bahwa subsidi BBM ini telah menguras habis devisa negara sebesar Rp 1000 Trilyun yang seharusnya dapat dipergunakan untuk perbaikan infra-struktur, pendidikan dan kesehatan bangsa lain. 
 
Tidak terasa juga kemacetan Jabotabek semakin menjadi-jadi dan semakin jauh dari penyelesaian dalam pemikiran jangka panjang dalam kerangka ketahanan nasional. Pemikiran kemacetan ataupun banjir menjadi pemikiran picik dalam batasan parsial otonomi daerah yang berlarut-larut tanpa penyelesaian secara kebijakan nasional, dan betapa pertimbangan nilai-nilai ketahanan nasional untuk generasi mendatang telah diabaikan. 

Seolah-olah bom waktu subsidi BBM ini telah direkayasa dilepaskan untuk kepemimpinan tahun 2014-2019 berikutnya dengan trend peningkatan subsidi BBM yang semakin menggila dan tidak terkendali. 
 
Tidak ada upaya serius pengurangan pemakaian BBM secara terencana dengan baik seperti gambaran PELITA dan REPELITA yang terukur, yang kita lihat adalah trend gila permintaan yang tinggi BBM pada tahun-tahun mendatang 2014-2024. Pembuktiannya sangat sederhana, lihatlah jumlah kendaraan pribadi yang  beredar setiap hari di Jabodetabek yang terus meningkat menggila memacetkan Jakarta, Surabaya, Medan, Bandung dan kota-kota besar lainnya, sialnya 10 juta kendaraan pribadi per hari  ini memakai BBM subsidi yang akan terus menggerus habis devisa negara.
   
Memang secara kebetulan bahwa perubahan bangsa kita menjadi NET IMPOTER BBM ini juga bersamaan dengan perubahan iklim demokrasi sejak tahun 2004 yakni pemilihan presiden secara langsung. Pada kenyataannya bangsa ini memang baru memulai memilih "RAJANYA" secara langsung, maka wajarlah kalau yang pilih oleh rakyat itu berwajah ganteng, tinggi besar, seperti wajah selebriti umumnya. Bahkan ada trend untuk memimpikan masa-masa makmur di zaman era Pak Harto, kalau saya bilang kenapa tidak sekalian memimpikan masa-masa makmur pada zaman Majapahit. 
 
Betapa konyolnya memang untuk memulai negara demokrasi ala Indonesia ini, bahwa bangsa ini dan pemimpinnya ternyata sulit belajar dari negara tetangga yang terdekat sekalipun. 

Kalau menurut saya memang demokrasi ala Indonesia itu masih memuja patron "SANG MAHARJA YANG SEMPURNA". Lihatlah saat ini para calon-calon presiden 2014-2019 yang berkampanye di media televisi seperti memperlihatkan bahwa mereka ingin berkata "AKU INGIN MENJADI MAHARAJA INDONESIA " bukan menjadi Presiden Republik Indonesia. Kasus Ratu Atut sebagai Gubernur Banten adalah bukti sederhana bahwa bangsa ini masih belajar di antara memilih presiden yang "menyapa" kepentingan rakyat atau memilih raja-raja yang selalu ingin dilayani rakyat. 

Untunglah masih tetap bangsa ini dilindungi oleh Tuhan YME, ketika Komisi Pemberantasan Korupsi masih kuat dan tegar untuk memenjarakan Ratu Atut dan Akil Mochtar Sang "RAJA SUCI" Mahkamah Konstitusi RI. 
 
Jadi kalau menurut saya, penuntasan masalah kemacaten Jabodetabek ini akan terus digerus pro-kontra yang berkepanjangan diantara belenggu tumpang tindih otonomi daerah dan kepemimpinan nasional, karena kenyataan 50 tahun sudah transportasi umum Jabotabek "dibiarkan hancur-lebur" dengan menggilanya pemakaian kendaraan pribadi. 

Kita hanya bisa berharap adanya perubahan, marilah kita berdoa semoga kepemimpinan nasional yang baru di tahun 2014-2019, memberikan harapan yang lebih baik.

PETA BANJIR KEMACETAN MOBIL PRIBADI JABODETABEK SI PEMAKAN RAKUS BBM SUBSIDI TERBESAR

Dari peta di atas, kita melihat betapa pahitnya pilihan memakai transportasi umum jika kebijakan pembatasan mobil pribadi dilaksanakan tahun 2015 dengan sistem ERP.

Sebagai contoh warga yang tinggal di Pamulang Ciputat yang harus naik angkot merah atau hijau dulu ke terminal Ciputat, baru bisa naik bus BRT ke Jakarta Pusat, sementara kemacetan dari Pamulang ke terminal Ciputat saja sudah "sangat gila" setiap pagi hari dipadati mobil pribadi. 

Pertanyaannya kenapa tidak ada commuter bus dan terminalnya di Pamulang atau BSD yang menuju ke Jakarta, dimana konsentrasi para commuter di pemukiman tersebut sangat besar. 

Kenapa pemerintah pusat tidak ada upaya membangun terminal bus commuter di daerah pemukiman padat dan luas oleh para commuter Jabotabek seperti di daerah Bumi Serpong Damai, Pamulang, Sawangan, Lippo Karawaci dsb. 

Ketika bangsa ini menjadi net importer BBM. kenapa bus PPD atau Mayasari Bakti tidak dikembangkan sejak 10 tahun lalu menjadi commuter bus Jabotabek dalam rangka secara bertahap membatasi mobil pribadi masuk ke Jakarta dengan sistem ERP dan dalam rangka mengurangi permintaan/subsidi BBM

Kemudian kalau kita melihat terminal bus Ciledug misalnya, apakah setiap pagi penuh diisi para commuter untuk naik bus kota ke Jakarta, begitu juga terminal bus Serpong, terminal bus Depok dll. Sehari-hari terminal tersebut isinya angkot merah, angkot biru yang tentunya tidak akan menjadi pilihan para commuter. Jadi buat apa dibangun terminal-terminal yang tidak maksimal itu.

Kenyataan bahwa selama 10 tahun subsidi BBM tidak menghasilkan apa-apa untuk langkah selanjutnya menghemat devisa negara yang lebih diprioritaskan untuk membangun infra-struktur, pendidikan, dan kesehatan. Kita tidak tahu apa sebenarnya makna membuang Rp 1000 Trilyunan, dengan ukuran apa kita bisa menilai subsidi BBM itu berguna bagi generasi mendatang. 

                        

SUBSIDI IDIOT BBM ALA INDONESIA

Kalau pemimpin nasional berbicara di depan publik dan mengatakan janganlah suka mengolok-olok kebodohan bangsa ini. Janganlah suka menjelek-jelekkan bangsa sendiri, janganlah suka merendahkan kemampuan bangsa sendiri, janganlah suka menghinakan bangsa sendiri. Inilah suatu contoh buruk dari kepemimpinan nasional yang tidak bisa berfikir rasional karena berbicara didepan publik tanpa suatu referensi ukuran yang terukur. Kalau mengolok-olok kebodohan bangsa sendiri dengan referensi ukuran yang terukur terhadap kemampuan bangsa lain, tentunya hal ini adalah sesuai hukum alam, seleksi alamiah dari hasil peradaban manusia. Kalau saya berani mengatakan bahwa subsidi idiot BBM ala Indonesia, tentunya ada ukuran result oriented dari mulai diberlakukan subsidi sejak tahun 2004 sampai tahun 2014 menjelang berakhirnya 10 tahun pemerintahan SBY. Apa hasilnya subsidi BBM selama 10 tahun untuk bangsa Indonesia, apa tujuan untuk membatasi dan mengurangi konsumsi BBM sudah tercapai, apakah transportasi publik di Jabotabek sudah menjadi pilihan masyarakat, apakah program pembatasan mobil pribadi dengan ERP system sudah siap diterapkan.

Hampir 50 tahun sudah transportasi publik di Jabotabek hancur-lebur, karena kondisinya sama dengan Singapura tahun 1970, dan tibalah saatnya bahan bakar minyak sudah menjadi barang mewah global. Lantas bangsa ini mencoba melawan hukum alam, ingin memberikan subsidi BBM yang tidak terkendali sementara produksi mobil berbahan bakar BBM digenjot terus. Kalau perintah pembatasan mobil pribadi hanya inisiatif gubernur DKI Jakarta, bukan dari kepemimpinan tertinggi dari negara Indonesia, maka bangsa ini hanya menunggu bom waktu dari kebijakan idiot subsidi BBM yang tidak terencana dan terkendali. Suatu tipikal kepemimpinan yang mudah panik takut didemo lengser dari jabatannya, tetapi tidak berbuat apa-apa terhadap suatu perubahan alam yang mendasar. Bahwa teknologi industri apapun yang tergantung bahan bakar minyak akan segera berakhir, bahwa bangsa yang cerdas harus menyongsong suatu era baru untuk menghemat sumber daya alam khususnya bahan bakar fosil (minyak dan batubara), karena hukum ekonomi terhadap kelangkaan itu mahal ongkosnya. Bayangkan kalau emas ada dimana-mana seperti besi, tentunya harga emas akan turun drastis, jadi sama halnya dengan minyak bumi.

Jadi emergensi transportasi publik itu sangatlah jelas, kenapa penguasa negeri terus menerus mengaburkan masalah sebenarnya, seperti membodohi masyarakat dengan GREEN CAR yang diperkuat dengan Keputusan Menteri Perindustrian. Hanya di Indonesia, pemerintahnya berani membodohi rakyatnya dengan menyatakan bahwa GREEN CAR adalah termasuk kendaraan berbahan bakar minyak denga emisi rendah. Ketika penguasa negeri ini dijerat oleh kartel industri ATPM mobil Jepang dengan dalih "inkubator industri TKDN", maka apapun akal gurita ATPM pemakan BBM subsidi akan dilakukan. 

Mari kita bandingkan dengan kebijakan pemerintah China yang up-to-date tentang GREEN CAR dengan energi terbarukan. Menurut analisa Barat, China akan menguasai industri otomotif pada tahun 2020 dengan GREEN CAR standar Eropa.

 

             

SUBSIDI GILA BAHAN BAKAR MINYAK RP 1000 TRILYUN ALA INDONESIA TANPA PELITA DAN REPELITA

Bagi rakyat Indonesia, sebenarnya sejak tahun 2004 adalah awal tahun perenungan masa depan bangsa karena bangsa ini sudah menjadi net-importer bahan bakar minyak, bahwa minyak bumi yang dimiliki bangsa ini sudah tidak mencukupi untuk pemerintah memberikan harga murah seperti tahun antara 1970-2000, bahwa bahan bakar minyak dan gas itu sudah barang mahal, bukanlah lagi barang konsumsi murah, bahwa sudah cukuplah selama 30 tahun bangsa ini menikmati BBM murah.

Negara kita bukan negara yang kaya minyak lagi, jadi menggelontorkan Rp 1000 Trilyun untuk subsidi BBM mestilah dengan PELITA dan REPELITA yang terukur, sudah 7 tahun pemerintah memberikan subsidi BBM, terus bagaimana program jangka panjangnya untuk 25 tahun mendatang dalam kerangka REPELITA. Kalau terus dalam 25 tahun mendatang, 90% kendaraan pribadi terus mendominasi jalan-jalan Jabodetabek dan kota-kota besar lainnya, sementara transportasi umum dibiarkan mati tanpa tujuan jangka panjang bagi generasi penerus bangsa ini. Tujuannya baik dan mulia seperti tertulis di undang-undang angkutan umum Republik Indonesia yang juga sesuai dengan sila ke 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia. Tetapi apakah setelah 50 tahun ORGANDA berdiri, apakah tujuan transportasi umum sebagai moda pilihan rakyat agar menjadi masyarakat global yang menghemat sumber daya alam dan mengurangi polusi dunia, apakah tujuan ini telah tercapai? 

Apakah kota Singapura bebas dari kemacetan saat ini tahun 2014? Tentunya tidak, kemacetan adalah suatu kemungkinan situasional sebagai kota metropolitan.Click dan download rencana induk (master-plan) LTA Singapura 2013-2030 dalam bahasa Melayu.

http://www.lta.gov.sg/content/dam/ltaweb/corp/PublicationsResearch/files/ReportNewsletter/LTMP2013Booklet-Mly.pdf

Kalau kita melihat target rencana induk tahun 2013-2030 LTA Singapura, bahwa mereka mentargetkan angkutan umum akan menjadi pilihan masyarakat sebesar 75% seiring dengan makin meroketnya harga BBM dunia. 

     

BEGITU DEKATNYA KOTA SINGAPURA DENGAN JAKARTA, KENAPA ANGKUTAN UMUM JAKARTA 2014 SEPERTI SINGAPURA TEMPO DOELOE TAHUN 1970

Begitu dekatnya kota metropolitan Singapura dengan kota Jakarta, begitu jauh perbedaan hasil kemajuan peradaban transportasi publiknya, tidak tanggung-tanggung perbedaanya, 44 tahun. Pada tahun 1970, transportasi Singapura yang amburadul itu mulai dibenahi serius oleh pemimpinnya saat itu yang masih dipimpin oleh PM Lee Kuan Yew, 25 tahun kemudian tepatnya tahun 1995, transportasi umum yang modern dibawah naungan satu induk otoritas angkutan massal bus kota dan MRT digabungkan, yang bernama LTA (Land Transport Authority) Singapura, diresmikan oleh PM Goh Chok Tong. Kalau penduduk Singapura itu 10 juta, dapat dibayangkan oleh 50 persen penduduknya memakai kendaraan pribadi, logika berfikir yang sama seharusnya berlaku untuk penduduk Jabodetabek. Kepemimpinan nasional yang kuat diperlukan untuk menata ibukota, untuk mencapai tujuan peradaban yang sangat mulia, yakni menjadikan ibukota sebagai anggota masyarakat global yang mengurangi konsumsi bahan bakar minyak dan mengurangi polusi. Seorang seperti Lee Kuan Yew atau Goh Chok Tong sebagai panglima/pemimpin tertinggi negara kota Singapura sangat diperlukan untuk mencapai tujuan mulia tersebut mengikuti standar kota metropolitan dunia lainnya.