Ketika secercah harapan menyapa di tahun politik 2014

Ada secercah harapan menyapa di tahun politik 2014. Ada harapan kepemimpinan yang dimimpikan oleh rakyat Nusantara ini. Suatu kepemimpinan yang mulai menyapa kepentingan publik, keinginan sebagian besar rakyat. Kepemimpinan yang diharapkan memulai suatu pembebasan manusia dari budaya korupsi dan kolusi yang telah menjerat bangsa ini dari keterpurukan luar biasa. Kepemimpinan politik dan birokrasi yang bebas dari jeratan korupsi dan kolusi di negara ini, susah dicari, susah dilahirkan, susah diciptakan. Menjelang bulan April 2014 ini, situasi politik pemilihan kepemimpinan negeri ini mulai bergerak dan riuh-rendah dengan hasil polling elektabilitas. Promosi kepemimpinan di media televisi bukanlah biaya yang kecil, sudah terbayang berapa milyar bahkan trilyun secara total, akan dihabiskan untuk biaya promosi kepemimpinan. Menjadi pemimpin politik di negeri ini adalah suatu proyek, jadi ini perlu manajemen proyek yang piawai. Tetapi yang pasti, setiap manusia dewasa akan menjadi pemimpin keluarga membawa anak-anaknya kelak menjadi pemimpin yang berkelanjutan.

Pokok persoalan kepemimpinan politik di negeri ini, menurut kaca mata penglihatan saya, bahwa menjadi pemimpin politik itu adalah ungkapan ambisi menjadi RAJA seperti zaman dahulu, ketika para pangeran-pangeran, eks panglima perang saling berebut TAKHTA MAHKOTA KERAJAAN. Jadi ketika saya melihat iklan di televisi yang ditayangkan setiap hari itu, memperlihatkan bahwa mantan panglima-panglima ini ingin menjadi RI-1 dalam arti kata menjadi RAJA INDONESIA NOMOR SATU, penguasa nomor satu di republik ini.  Konotasi raja itu selalu diceritakan tentang raja yang lalim, berkuasa tangan besi, ambisi menjadi pemimpin seumur hidup, meneruskan kepemimpinannya kelak kepada anak-anak dan keluarganya. Sedangkan konotasi raja yang baik hati, itu diceritakan sebagai raja yang lemah sehingga akhirnya mudah digulingkan.

Terus-terang dalam hati saya, melihat kepimpinan itu dengan referensi dari kepemimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi ketika berhasil menangkap tangan ketua Mahkamah Konstitusi dan ketua SKK Migas yang juga merupakan lembaga kepemimpinan negara. Kemudian ketika pemilihan kepemimpinan propinsi DKI Jaya tahun 2012 lalu, inilah menjadi referensi kepemipinan yang sinergis untuk masa depan Indonesia yang lebih baik. Kenapa kemimpinan model yang mulai menyapa kepentingan publik di negeri ini, amat sangat langka, kenapa harus menanti dan mengharapkan kepemimpinan Joko Widodo dan Basuki Tjahja Purnama. Walaupun hiruk-pikuk ambisi para pangeran-pangeran, para eks panglima itu seperti petir menggelegar, karena biaya yang mulai dihabiskan untuk promosi akan terus merangkak bengkak raksasa. Pertanyaannya kalau gagal nanti seperti tahun-tahun yang lalu. Dalam hati saya bertanya kepada diri sendiri : "Seandainya Saya kelak menjadi Raja?"

Lima tahun silam, saya pernah mengikuti adik saya mencoba peruntungan nasib menjadi gubernur di suatu propinsi di Sumatera. Yang saya lihat begitu besar modal awal menjadi cagub, agar dapat masuk menjadi kontestan maka harus membeli kursi minimal 7 kursi yang dihargakan 1 mobil kijang innova per kursi. Jadi saya membayangkan angka milyar itu untuk modal awal, belum lagi modal kampanye. Jadi mudah dibayangkan bahwa menjadi pemimpin politik itu harus seperti pemimpin proyek investasi, dan kita melihat jumlah pemimpin daerah tertangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Apakah bisa lahir pemimpin-pemimpin Indonesia yang sinergis anti korupsi dan anti-kolusi dalam kondisi politik seperti ini. Kemudian apakah cita-cita pemuda-pemuda yang duduk di KPU dan Bawaslu, adalah juga sebatas proyek investasi karir juga, apakah tidak ingin turut melahirkan kepemimpinan yang ANTI-KORUPSI. Seandainya saya boleh bermimpi jika ada sebuah partai besar menawarkan BEBAS BIAYA bagi caleg, cabup, cagub, cawalkot dengan syarat ANTI KORUPSI.

Semoga secercah harapan itu benar-benar menyapa pada tahun pergantian kepemimpinan politik di tahun 2014, pemimpin tertinggi di republik ini yang bukan mengharapkan sebagai raja baru yang berkuasa, pemimpin legislatif yang segar dengan idealisme baru anti-korupsi dimana akhirnya Komisi Pemberantasan Korupsi tidak harus bekerja keras menangkap tangan pemimpin-pemimpin baru itu kelak 2014-2019, atau sama seperti 10 tahun sebelumnya. Tidak ada yang pernah tahu, tetapi siapa tahu harapan itu akan tiba.