Dari peta di atas, kita melihat betapa pahitnya pilihan memakai transportasi umum jika kebijakan pembatasan mobil pribadi dilaksanakan tahun 2015 dengan sistem ERP.
Sebagai contoh warga yang tinggal di Pamulang Ciputat yang harus naik angkot merah atau hijau dulu ke terminal Ciputat, baru bisa naik bus BRT ke Jakarta Pusat, sementara kemacetan dari Pamulang ke terminal Ciputat saja sudah "sangat gila" setiap pagi hari dipadati mobil pribadi.
Pertanyaannya kenapa tidak ada commuter bus dan terminalnya di Pamulang atau BSD yang menuju ke Jakarta, dimana konsentrasi para commuter di pemukiman tersebut sangat besar.
Kenapa pemerintah pusat tidak ada upaya membangun terminal bus commuter di daerah pemukiman padat dan luas oleh para commuter Jabotabek seperti di daerah Bumi Serpong Damai, Pamulang, Sawangan, Lippo Karawaci dsb.
Ketika bangsa ini menjadi net importer BBM. kenapa bus PPD atau Mayasari Bakti tidak dikembangkan sejak 10 tahun lalu menjadi commuter bus Jabotabek dalam rangka secara bertahap membatasi mobil pribadi masuk ke Jakarta dengan sistem ERP dan dalam rangka mengurangi permintaan/subsidi BBM
Kemudian kalau kita melihat terminal bus Ciledug misalnya, apakah setiap pagi penuh diisi para commuter untuk naik bus kota ke Jakarta, begitu juga terminal bus Serpong, terminal bus Depok dll. Sehari-hari terminal tersebut isinya angkot merah, angkot biru yang tentunya tidak akan menjadi pilihan para commuter. Jadi buat apa dibangun terminal-terminal yang tidak maksimal itu.
Kenyataan bahwa selama 10 tahun subsidi BBM tidak menghasilkan apa-apa untuk langkah selanjutnya menghemat devisa negara yang lebih diprioritaskan untuk membangun infra-struktur, pendidikan, dan kesehatan. Kita tidak tahu apa sebenarnya makna membuang Rp 1000 Trilyunan, dengan ukuran apa kita bisa menilai subsidi BBM itu berguna bagi generasi mendatang.
No comments:
Post a Comment