STUDI DAN ANALISA TRANSPORTASI UMUM JABODETABEK SUDAH TERLALU BANYAK, TERLAMBAT SUDAH

Studi dan analisa transportasi umum Jabodetabek (Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi) sudah terlalu banyak, mungkin sudah melahirkan ratusan doktor dan master, mungkin ratusan buku dan laporan yang dibuat oleh konsultan asing dan lokal yang dibayar oleh anggaran APBN/APBD pemerintah pusat dan daerah. Tetapi pokok persoalan menjadi tidak pernah terselesaikan, bahwa mobil-mobil pribadi sudah terlalu banyak dan membuat macet di Jakarta, produksi pabrik ATPM mobil Jepang digenjot terus, sementara transportasi angkutan umum dibuat "tewas mengenaskan". Padahal ORGANDA - Organisasi Nasional Pengusaha Angkutan Bermotor di Jalan, sudah berusia 50 tahun, semua pihak sudah menjadi hilang ingatan bahwa tujuan transportasi umum adalah memberikan jasa angkutan sebagai moda pilihan agar masyarkat Jabodetabel menjadi msayarakat global yang bertujuan mengurangi konsumsi BBM dan mengurangi polusi.

Kalau tujuan transportasi publik selama 50 tahun tidak tercapai, kemana pemerintah ini sebenarnya berada, sementara subsidi BBM akan terus menggerus devisa negara. Sejak tahun 2006, devisa negara ini sudah tergerus sebesar Rp 1000 Trilyun hanya untuk subsidi bahan bakar minyak, sementara produksi mobil-mobil ATPM terus memenuhi Jabodetabek. Ketika Singapura pada tahun 1970-an menghadapi kondisi transportasi umum seperti di Jakarta saat ini dimana banyak asosiasi/koperasi angkutan bus & minibus yang amburadul, pemerintah yang mengambil alih penyelesaian masalah emergensi jasa pelayanan publik ini. Terlalu banyak kepentingan dibalik organisasi pengusaha/koperasi angkutan umum, sementara kepentingan publik menjadi terhempas naas. Transportasi publik di Jabodetabek bukanlah menjadi moda pilihan (favorit) tetapi menjadi suatu keterpaksaan dalam kepahitan, padahal usianya sudah 50 tahun. Cukup sudah memahami bisnis izin trayek, bisnis kejar setoran, bisnis angkot, bisnis metromini/kopaja, batas terakhir adalah katastrofik (keruntuhan) akibat tragedi subsidi mega-trilyun BBM yang akan datang pada tahun 2014-2019. Minyak BBM itu sudah barang mewah, kalau per liter premium Rp 6500 sebenarnya harganya sudah Rp 13.000 - Rp 20.000 per liter, devisa negara (hutang luar negeri) harus membayar subsidinya.

Kalau ada calon presiden 2014 yang berani memberi janji menurunkan harga BBM dengan pikiran picik menambah subsidi dengan hutang luar negeri, mungkin sudah biasa janji-janji manis politik. Tetapi tidak akan ada yang berani menawarkan realitas sebenarnya bahwa harga BBM disesuaikan dengan harga pasar dunia, pasti capres ini akan segera dikategorikan neo-liberal. Tetapi mudah-mudahan ada capres yang menawarkan program PELITA dalam kerangka REPELITA untuk mengurangi pemakaian mobil pribadi di Jabodetabek dengan terbentuknya Otoritas Transportasi Publik JABODETABEK seperti Singapura membenahi transportasinya tahun 1970-an. Walau terlambat berfikir selama 44 tahun, masih lebih baik dari pada diam dalam kondisi "auto-pilot".