10 TAHUN PRESIDEN DIPILIH LANGSUNG OLEH RAKYAT, 10 TAHUN SUBSIDI BBM RP 1000 TRILYUN SIA-SIA TERBUANG TANPA TARGET TERUKUR

Indonesia mulai belajar berdemokrasi, 10 tahun berlalu sudah sejak tahun 2004. Presiden kita yang dipilih oleh seluruh rakyat nusantara adalah sosok yang tinggi besar, ganteng. Begitu banyak harapan tertumpu pada beliau, begitu banyak mimpi-mimpi tinggal landas dapat diteruskan seperti mimpi Pak Harto. Kalau kita melihat sosok profil pemimpin nasional kita pastilah punya modal dasar ganteng seperti dimiliki Bung Karno, Pak Harto, dan SBY. Mungkin itulah sebabnya kenapa Megawati dapat kalah pada tahun 2004 lalu, tetapi kita harus mengakui bahwa itulah pilihan rakyat terbanyak. Pertanyaannya, setelah 10 tahun menjatuhkan pilihannya dulu dua periode, apakah rakyat telah belajar memilih pemimpinnya yang amanah, atau mayoritas rakyat masih seperti bermimmpi memilih "CALON RAJA" Indonesia yang sebenarnya bukan melayani kebutuhan rakyat, atau memang mayoritas bangsa ini lebih senang memilih seperti dulu, yakni yang ganteng dan tampak luarnya kharismatik seperti seorang "RAJA".

Yah, kita harus mengakui demokrasi dunia yang terbaik adalah di Amerika Serikat, disana jangan harap modal ganteng tinggi besar dapat menarik pemilih demokrat atau republik, karena 200 juta penduduk Amerika adalah pemilih-pemilih yang kritis, mereka dapat membedakan kerbau penakut atau banteng aduan, harimau atau elang, suatu kepemimpinan yang diharapkan membawa perubahan nasib ke depan. Apakah Obama memberikan perubahan kepada bangsa dan negaranya, apakah SBY memberikan porsi yang cukup bagi ruang kemajuan Indonesia ke depan atau malahan negara dan bangsa ini sebenarnya selama 10 tahun dalam kondisi auto-pilot, sejarah akan menjawabnya.

Kenapa penduduk Jabodetabek yang diwakili oleh wakil-wakil rakyat yang duduk di DPRD, DPR, dan DPD tidak begitu kritis dibandingkan dengan penduduk Singapura terhadap masalah transportasi publik. Pada tahap belajar demokrasi ini, untunglah masih ada Komisi Pemberantasan Korupsi yang memberikan suatu tingkat kepercayaan diri tinggi bahwa bangsa ini masih kritis terhadap sesuatu tindakan koruptif yang akan merusak masa depan bangsa.

Ketika Gubernur DKI Jakarta akhir 2013 memberikan instruksi kepada jajarannya untuk memakai kendaraan umum pada setiap hari Jumat setiap awal bulan, apakah gaungnya terdengar di telinga wakil-wakil rakyat dan para kepala-kepala daerah lainnya. Instruksi ini sebenarnya sangat bersejarah bagi bangsa ini. Bahwa memakai kendaraan pribadi dengan BBM subsidi itu memberikan kemacetan yang parah di Jabodetabek, bahwa BBM subsidi itu telah menghabiskan sia-sia devisa negara dengan cara berhutang luar negeri. Sosok pemimpin sejati itu selalu mempunyai terobosan walaupun tindakannya itu tidak populis pada awalnya. Tetapi kenapa pemimpin-pemimpin yang mulai menyapa kebutuhan publik, itu adalah makhluk-makhluk yang langka di Indonesia ini. Yang kita lihat saat ini adalah suatu kontras ketika sosok Akil Mochtar sang pemimpin majelis mulia konstitusi republik ini malahan memberikan sejarah kelam. Bayangkan Rp 200 milyar tindakan korupsi pencucian uang yang dituduhkan kepadanya itu, dilakukan dalam tempo hanya 2 tahun, spektakuler sekali. 

Apakah kita pesimis akan lahirnya pemimpin dan wakil rakyat yang mulai menyapa kepentingan publik pada pemilihan umum April 2014 ini. Saya sendiri yakin bahwa pesimis hasil pemilu akan melahirkan sosok profil yang diharapkan itu. Buktinya sederhana, lihat saja berapa modal awal caleg DPR itu, Rp 1 milyar atau Rp 2 milyar atau bahkan lebih. Jadi 10 tahun belajar demokrasi itu tidaklah cukup.                  

MIMPI INDAH PADA TAHUN 2024, MRT JABODETABEK BEROPERASI 5 JALUR

Apa salahnya kalau kita boleh bermimpi indah jauh ke depan menerawang masa depan cerah kota metropolitan Jabodetabek, kita harus tetap optimis bahwa transportasi publik menjadi moda pilihan utama, bangsa ini harus sadar melihat bahwa masa depan kendaraan bahan bakar minyak bukan lagi alat transportasi yang ekonomis, bangsa ini harus keluar dari jeratan permintaan BBM yang disubsidi, bangsa ini harus menjadi anggota dunia yang mendukung penghematan sumber daya alam, mengurangi polusi, dan tentunya mengurangi pemanasan global.

Studi kereta api bawah tanah MRT (Mass Rapid Transport) Jakarta sudahlah banyak dilakukan. Ground-breaking memulai pembangunan MRT Jakarta sudah dimulai akhir tahun 2013, banyak pertanyaan kenapa dipilih jalur elit dari Lebak-Bulus ke Kota, kenapa bukan jalur masif dari Bekasi-Kota-Tangerang sehingga BEP investasinya cepat tercapai. 

Biaya investasi MRT pada tahun 2013 ini diperkirakan Rp 135 milyar per km, sebagaimana jalur Lebak-Bulus ke Kota yang hanya 110 km, tentunya jalur ini akan diperpanjang untuk menjangkau kawasan Bintaro terus ke BSD. Warga Jabodetabek tentunya mengharapkan jalur-jalur yang lain seperti misalnya jalur Cikarang-Bekasi-Kota, jalur Cibubur-Kota, jalur Tiga-Raksa-Tangerang-Kota, jalur Depok-Kota. 

Tentunya semua studi tentang MRT sudah ada alternatifnya, kalau saya menulis daftar nama kota tersebut hanyalah suatu ungkapan bahwa MRT dan BRT itu haruslah efektif dapat membawa konsentrasi para commuters dari wilayah perumahannya sampai ke wilayah tempat kerjanya ( kawasan CBD dan kawasan industri). Ingat kawasan industri di Jabodetabek ini merupakan kawasan dengan tingkat kemacetan yang parah juga, sayangnya studi tentang kemacetan wilayah kawasan industri di Jatake, Cikarang, Jababeka masih kurang, padahal tingkat kemacetan di kawasan industri memberikan dampak negatif persaingan global.

Apakah dengan tersedianya 5 jalur MRT yang membelah Jabodetabek akan mengatasi kemacetan, Cobalah kita bayangkan pada tahun 2024 seperti apa, ketika harga BBM premium sudah mencapai Rp25.000 per liter, ketika transportasi bus-kota dan angkot masih amburadul seperti sekarang.      

MISSION IMPOSSIBLE MEMBATASI GERAK 10 JUTA PER HARI MOBIL PRIBADI DI JABOTABEK ??

Tidak terasa bahwa bangsa kita sudah menapak belajar demokrasi 10 tahun, 2 periode pemerintahan SBY akan segera berakhir, begitu juga dengan kebijakan subsidi BBM yang telah berlangsung sejak tahun 2004 ketika nasib bangsa ini telah berubah menjadi NET IMPORTER BBM alias bahwa negara ini tidak cukup devisa minyaknya untuk memberikan subsidi 100 persen. 

Tidak terasa juga bahwa subsidi BBM ini telah menguras habis devisa negara sebesar Rp 1000 Trilyun yang seharusnya dapat dipergunakan untuk perbaikan infra-struktur, pendidikan dan kesehatan bangsa lain. 
 
Tidak terasa juga kemacetan Jabotabek semakin menjadi-jadi dan semakin jauh dari penyelesaian dalam pemikiran jangka panjang dalam kerangka ketahanan nasional. Pemikiran kemacetan ataupun banjir menjadi pemikiran picik dalam batasan parsial otonomi daerah yang berlarut-larut tanpa penyelesaian secara kebijakan nasional, dan betapa pertimbangan nilai-nilai ketahanan nasional untuk generasi mendatang telah diabaikan. 

Seolah-olah bom waktu subsidi BBM ini telah direkayasa dilepaskan untuk kepemimpinan tahun 2014-2019 berikutnya dengan trend peningkatan subsidi BBM yang semakin menggila dan tidak terkendali. 
 
Tidak ada upaya serius pengurangan pemakaian BBM secara terencana dengan baik seperti gambaran PELITA dan REPELITA yang terukur, yang kita lihat adalah trend gila permintaan yang tinggi BBM pada tahun-tahun mendatang 2014-2024. Pembuktiannya sangat sederhana, lihatlah jumlah kendaraan pribadi yang  beredar setiap hari di Jabodetabek yang terus meningkat menggila memacetkan Jakarta, Surabaya, Medan, Bandung dan kota-kota besar lainnya, sialnya 10 juta kendaraan pribadi per hari  ini memakai BBM subsidi yang akan terus menggerus habis devisa negara.
   
Memang secara kebetulan bahwa perubahan bangsa kita menjadi NET IMPOTER BBM ini juga bersamaan dengan perubahan iklim demokrasi sejak tahun 2004 yakni pemilihan presiden secara langsung. Pada kenyataannya bangsa ini memang baru memulai memilih "RAJANYA" secara langsung, maka wajarlah kalau yang pilih oleh rakyat itu berwajah ganteng, tinggi besar, seperti wajah selebriti umumnya. Bahkan ada trend untuk memimpikan masa-masa makmur di zaman era Pak Harto, kalau saya bilang kenapa tidak sekalian memimpikan masa-masa makmur pada zaman Majapahit. 
 
Betapa konyolnya memang untuk memulai negara demokrasi ala Indonesia ini, bahwa bangsa ini dan pemimpinnya ternyata sulit belajar dari negara tetangga yang terdekat sekalipun. 

Kalau menurut saya memang demokrasi ala Indonesia itu masih memuja patron "SANG MAHARJA YANG SEMPURNA". Lihatlah saat ini para calon-calon presiden 2014-2019 yang berkampanye di media televisi seperti memperlihatkan bahwa mereka ingin berkata "AKU INGIN MENJADI MAHARAJA INDONESIA " bukan menjadi Presiden Republik Indonesia. Kasus Ratu Atut sebagai Gubernur Banten adalah bukti sederhana bahwa bangsa ini masih belajar di antara memilih presiden yang "menyapa" kepentingan rakyat atau memilih raja-raja yang selalu ingin dilayani rakyat. 

Untunglah masih tetap bangsa ini dilindungi oleh Tuhan YME, ketika Komisi Pemberantasan Korupsi masih kuat dan tegar untuk memenjarakan Ratu Atut dan Akil Mochtar Sang "RAJA SUCI" Mahkamah Konstitusi RI. 
 
Jadi kalau menurut saya, penuntasan masalah kemacaten Jabodetabek ini akan terus digerus pro-kontra yang berkepanjangan diantara belenggu tumpang tindih otonomi daerah dan kepemimpinan nasional, karena kenyataan 50 tahun sudah transportasi umum Jabotabek "dibiarkan hancur-lebur" dengan menggilanya pemakaian kendaraan pribadi. 

Kita hanya bisa berharap adanya perubahan, marilah kita berdoa semoga kepemimpinan nasional yang baru di tahun 2014-2019, memberikan harapan yang lebih baik.

PETA BANJIR KEMACETAN MOBIL PRIBADI JABODETABEK SI PEMAKAN RAKUS BBM SUBSIDI TERBESAR

Dari peta di atas, kita melihat betapa pahitnya pilihan memakai transportasi umum jika kebijakan pembatasan mobil pribadi dilaksanakan tahun 2015 dengan sistem ERP.

Sebagai contoh warga yang tinggal di Pamulang Ciputat yang harus naik angkot merah atau hijau dulu ke terminal Ciputat, baru bisa naik bus BRT ke Jakarta Pusat, sementara kemacetan dari Pamulang ke terminal Ciputat saja sudah "sangat gila" setiap pagi hari dipadati mobil pribadi. 

Pertanyaannya kenapa tidak ada commuter bus dan terminalnya di Pamulang atau BSD yang menuju ke Jakarta, dimana konsentrasi para commuter di pemukiman tersebut sangat besar. 

Kenapa pemerintah pusat tidak ada upaya membangun terminal bus commuter di daerah pemukiman padat dan luas oleh para commuter Jabotabek seperti di daerah Bumi Serpong Damai, Pamulang, Sawangan, Lippo Karawaci dsb. 

Ketika bangsa ini menjadi net importer BBM. kenapa bus PPD atau Mayasari Bakti tidak dikembangkan sejak 10 tahun lalu menjadi commuter bus Jabotabek dalam rangka secara bertahap membatasi mobil pribadi masuk ke Jakarta dengan sistem ERP dan dalam rangka mengurangi permintaan/subsidi BBM

Kemudian kalau kita melihat terminal bus Ciledug misalnya, apakah setiap pagi penuh diisi para commuter untuk naik bus kota ke Jakarta, begitu juga terminal bus Serpong, terminal bus Depok dll. Sehari-hari terminal tersebut isinya angkot merah, angkot biru yang tentunya tidak akan menjadi pilihan para commuter. Jadi buat apa dibangun terminal-terminal yang tidak maksimal itu.

Kenyataan bahwa selama 10 tahun subsidi BBM tidak menghasilkan apa-apa untuk langkah selanjutnya menghemat devisa negara yang lebih diprioritaskan untuk membangun infra-struktur, pendidikan, dan kesehatan. Kita tidak tahu apa sebenarnya makna membuang Rp 1000 Trilyunan, dengan ukuran apa kita bisa menilai subsidi BBM itu berguna bagi generasi mendatang. 

                        

SUBSIDI IDIOT BBM ALA INDONESIA

Kalau pemimpin nasional berbicara di depan publik dan mengatakan janganlah suka mengolok-olok kebodohan bangsa ini. Janganlah suka menjelek-jelekkan bangsa sendiri, janganlah suka merendahkan kemampuan bangsa sendiri, janganlah suka menghinakan bangsa sendiri. Inilah suatu contoh buruk dari kepemimpinan nasional yang tidak bisa berfikir rasional karena berbicara didepan publik tanpa suatu referensi ukuran yang terukur. Kalau mengolok-olok kebodohan bangsa sendiri dengan referensi ukuran yang terukur terhadap kemampuan bangsa lain, tentunya hal ini adalah sesuai hukum alam, seleksi alamiah dari hasil peradaban manusia. Kalau saya berani mengatakan bahwa subsidi idiot BBM ala Indonesia, tentunya ada ukuran result oriented dari mulai diberlakukan subsidi sejak tahun 2004 sampai tahun 2014 menjelang berakhirnya 10 tahun pemerintahan SBY. Apa hasilnya subsidi BBM selama 10 tahun untuk bangsa Indonesia, apa tujuan untuk membatasi dan mengurangi konsumsi BBM sudah tercapai, apakah transportasi publik di Jabotabek sudah menjadi pilihan masyarakat, apakah program pembatasan mobil pribadi dengan ERP system sudah siap diterapkan.

Hampir 50 tahun sudah transportasi publik di Jabotabek hancur-lebur, karena kondisinya sama dengan Singapura tahun 1970, dan tibalah saatnya bahan bakar minyak sudah menjadi barang mewah global. Lantas bangsa ini mencoba melawan hukum alam, ingin memberikan subsidi BBM yang tidak terkendali sementara produksi mobil berbahan bakar BBM digenjot terus. Kalau perintah pembatasan mobil pribadi hanya inisiatif gubernur DKI Jakarta, bukan dari kepemimpinan tertinggi dari negara Indonesia, maka bangsa ini hanya menunggu bom waktu dari kebijakan idiot subsidi BBM yang tidak terencana dan terkendali. Suatu tipikal kepemimpinan yang mudah panik takut didemo lengser dari jabatannya, tetapi tidak berbuat apa-apa terhadap suatu perubahan alam yang mendasar. Bahwa teknologi industri apapun yang tergantung bahan bakar minyak akan segera berakhir, bahwa bangsa yang cerdas harus menyongsong suatu era baru untuk menghemat sumber daya alam khususnya bahan bakar fosil (minyak dan batubara), karena hukum ekonomi terhadap kelangkaan itu mahal ongkosnya. Bayangkan kalau emas ada dimana-mana seperti besi, tentunya harga emas akan turun drastis, jadi sama halnya dengan minyak bumi.

Jadi emergensi transportasi publik itu sangatlah jelas, kenapa penguasa negeri terus menerus mengaburkan masalah sebenarnya, seperti membodohi masyarakat dengan GREEN CAR yang diperkuat dengan Keputusan Menteri Perindustrian. Hanya di Indonesia, pemerintahnya berani membodohi rakyatnya dengan menyatakan bahwa GREEN CAR adalah termasuk kendaraan berbahan bakar minyak denga emisi rendah. Ketika penguasa negeri ini dijerat oleh kartel industri ATPM mobil Jepang dengan dalih "inkubator industri TKDN", maka apapun akal gurita ATPM pemakan BBM subsidi akan dilakukan. 

Mari kita bandingkan dengan kebijakan pemerintah China yang up-to-date tentang GREEN CAR dengan energi terbarukan. Menurut analisa Barat, China akan menguasai industri otomotif pada tahun 2020 dengan GREEN CAR standar Eropa.

 

             

SUBSIDI GILA BAHAN BAKAR MINYAK RP 1000 TRILYUN ALA INDONESIA TANPA PELITA DAN REPELITA

Bagi rakyat Indonesia, sebenarnya sejak tahun 2004 adalah awal tahun perenungan masa depan bangsa karena bangsa ini sudah menjadi net-importer bahan bakar minyak, bahwa minyak bumi yang dimiliki bangsa ini sudah tidak mencukupi untuk pemerintah memberikan harga murah seperti tahun antara 1970-2000, bahwa bahan bakar minyak dan gas itu sudah barang mahal, bukanlah lagi barang konsumsi murah, bahwa sudah cukuplah selama 30 tahun bangsa ini menikmati BBM murah.

Negara kita bukan negara yang kaya minyak lagi, jadi menggelontorkan Rp 1000 Trilyun untuk subsidi BBM mestilah dengan PELITA dan REPELITA yang terukur, sudah 7 tahun pemerintah memberikan subsidi BBM, terus bagaimana program jangka panjangnya untuk 25 tahun mendatang dalam kerangka REPELITA. Kalau terus dalam 25 tahun mendatang, 90% kendaraan pribadi terus mendominasi jalan-jalan Jabodetabek dan kota-kota besar lainnya, sementara transportasi umum dibiarkan mati tanpa tujuan jangka panjang bagi generasi penerus bangsa ini. Tujuannya baik dan mulia seperti tertulis di undang-undang angkutan umum Republik Indonesia yang juga sesuai dengan sila ke 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia. Tetapi apakah setelah 50 tahun ORGANDA berdiri, apakah tujuan transportasi umum sebagai moda pilihan rakyat agar menjadi masyarakat global yang menghemat sumber daya alam dan mengurangi polusi dunia, apakah tujuan ini telah tercapai? 

Apakah kota Singapura bebas dari kemacetan saat ini tahun 2014? Tentunya tidak, kemacetan adalah suatu kemungkinan situasional sebagai kota metropolitan.Click dan download rencana induk (master-plan) LTA Singapura 2013-2030 dalam bahasa Melayu.

http://www.lta.gov.sg/content/dam/ltaweb/corp/PublicationsResearch/files/ReportNewsletter/LTMP2013Booklet-Mly.pdf

Kalau kita melihat target rencana induk tahun 2013-2030 LTA Singapura, bahwa mereka mentargetkan angkutan umum akan menjadi pilihan masyarakat sebesar 75% seiring dengan makin meroketnya harga BBM dunia. 

     

BEGITU DEKATNYA KOTA SINGAPURA DENGAN JAKARTA, KENAPA ANGKUTAN UMUM JAKARTA 2014 SEPERTI SINGAPURA TEMPO DOELOE TAHUN 1970

Begitu dekatnya kota metropolitan Singapura dengan kota Jakarta, begitu jauh perbedaan hasil kemajuan peradaban transportasi publiknya, tidak tanggung-tanggung perbedaanya, 44 tahun. Pada tahun 1970, transportasi Singapura yang amburadul itu mulai dibenahi serius oleh pemimpinnya saat itu yang masih dipimpin oleh PM Lee Kuan Yew, 25 tahun kemudian tepatnya tahun 1995, transportasi umum yang modern dibawah naungan satu induk otoritas angkutan massal bus kota dan MRT digabungkan, yang bernama LTA (Land Transport Authority) Singapura, diresmikan oleh PM Goh Chok Tong. Kalau penduduk Singapura itu 10 juta, dapat dibayangkan oleh 50 persen penduduknya memakai kendaraan pribadi, logika berfikir yang sama seharusnya berlaku untuk penduduk Jabodetabek. Kepemimpinan nasional yang kuat diperlukan untuk menata ibukota, untuk mencapai tujuan peradaban yang sangat mulia, yakni menjadikan ibukota sebagai anggota masyarakat global yang mengurangi konsumsi bahan bakar minyak dan mengurangi polusi. Seorang seperti Lee Kuan Yew atau Goh Chok Tong sebagai panglima/pemimpin tertinggi negara kota Singapura sangat diperlukan untuk mencapai tujuan mulia tersebut mengikuti standar kota metropolitan dunia lainnya.

               

KENAPA BISA RP 1000 TRILYUN SUBSIDI BBM DIGELONTORKAN, KENAPA TIDAK ADA PRIORITAS SUBSIDI TRANSPORTASI PUBLIK

Bumi yang hanya tinggal satu ditempati manusia ini sebenarnya banyak memberi pesan dan peringatan yang jelas, walaupun banyak ilmuwan Barat menyatakan bahwa ada ribuan bumi-bumi yang lain mirip dengan kondisi bumi, tetapi begitulah seperti berita infotainment selebriti, realitas info yang lain tidak pernah disampaikan ke publik, bahwa peradaban manusia itu barulah muncul 20.000 tahun lalu sementara jarak perjalanan ke bumi-bumi yang lain itu 10 juta - 100 juta tahun cahaya yang tidak mungkin terjangkau dalam ukuran teknologi. Selebriti ilmuwan selalu bicara "Siapa tahu dan siapa tahu", demikian juga tentang cadangan minyak bumi, padahal kenyataannya harga minyak bumi dunia akan terus meroket seiring dengan habisnya cadangan minyak bumi. 

Pola peradaban manusia terhadap produksi juta-an mungkin milyaran mesin-mesin motor bahan bakar minyak, yakni mesin Otto dan mesin Diesel akan segera berubah, karena BBM nya sudah menjadi mahal dan tidak ekonomis menggerakkan peradaban tekno-ekonomi manusia milenium. Ini hukum seleksi alam yang jelas. Kalau ada negara seperti Indonesia dengan penduduk 240 juta terus melindungi produksi industri ATPM mobil-mobil berbahan bakar minyak subsidi, sebenarnya negara ini sedang menuju bunuh diri atau memang kondisinya sengaja dibuat negara ini auto-pilot sehingga memang mudah dijajah oleh negara asing.

Kenapa menggelontorkan subsidi BBM Rp 1000 Trilyun sia-sia, kenapa tidak memulai penghematan sumber daya alam dan mengurangi polusi. Padahal cukup Rp 135 Trilyun untuk membangun jaringan 1000 km MRT kereta api bawah tanah untuk kota Jakarta, Surabaya, Medan, Bandung, Makasar. Kenapa dan kenapa, ada apa sebenarnya, yahh itulah Indonesia.

          

STUDI DAN ANALISA TRANSPORTASI UMUM JABODETABEK SUDAH TERLALU BANYAK, TERLAMBAT SUDAH

Studi dan analisa transportasi umum Jabodetabek (Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi) sudah terlalu banyak, mungkin sudah melahirkan ratusan doktor dan master, mungkin ratusan buku dan laporan yang dibuat oleh konsultan asing dan lokal yang dibayar oleh anggaran APBN/APBD pemerintah pusat dan daerah. Tetapi pokok persoalan menjadi tidak pernah terselesaikan, bahwa mobil-mobil pribadi sudah terlalu banyak dan membuat macet di Jakarta, produksi pabrik ATPM mobil Jepang digenjot terus, sementara transportasi angkutan umum dibuat "tewas mengenaskan". Padahal ORGANDA - Organisasi Nasional Pengusaha Angkutan Bermotor di Jalan, sudah berusia 50 tahun, semua pihak sudah menjadi hilang ingatan bahwa tujuan transportasi umum adalah memberikan jasa angkutan sebagai moda pilihan agar masyarkat Jabodetabel menjadi msayarakat global yang bertujuan mengurangi konsumsi BBM dan mengurangi polusi.

Kalau tujuan transportasi publik selama 50 tahun tidak tercapai, kemana pemerintah ini sebenarnya berada, sementara subsidi BBM akan terus menggerus devisa negara. Sejak tahun 2006, devisa negara ini sudah tergerus sebesar Rp 1000 Trilyun hanya untuk subsidi bahan bakar minyak, sementara produksi mobil-mobil ATPM terus memenuhi Jabodetabek. Ketika Singapura pada tahun 1970-an menghadapi kondisi transportasi umum seperti di Jakarta saat ini dimana banyak asosiasi/koperasi angkutan bus & minibus yang amburadul, pemerintah yang mengambil alih penyelesaian masalah emergensi jasa pelayanan publik ini. Terlalu banyak kepentingan dibalik organisasi pengusaha/koperasi angkutan umum, sementara kepentingan publik menjadi terhempas naas. Transportasi publik di Jabodetabek bukanlah menjadi moda pilihan (favorit) tetapi menjadi suatu keterpaksaan dalam kepahitan, padahal usianya sudah 50 tahun. Cukup sudah memahami bisnis izin trayek, bisnis kejar setoran, bisnis angkot, bisnis metromini/kopaja, batas terakhir adalah katastrofik (keruntuhan) akibat tragedi subsidi mega-trilyun BBM yang akan datang pada tahun 2014-2019. Minyak BBM itu sudah barang mewah, kalau per liter premium Rp 6500 sebenarnya harganya sudah Rp 13.000 - Rp 20.000 per liter, devisa negara (hutang luar negeri) harus membayar subsidinya.

Kalau ada calon presiden 2014 yang berani memberi janji menurunkan harga BBM dengan pikiran picik menambah subsidi dengan hutang luar negeri, mungkin sudah biasa janji-janji manis politik. Tetapi tidak akan ada yang berani menawarkan realitas sebenarnya bahwa harga BBM disesuaikan dengan harga pasar dunia, pasti capres ini akan segera dikategorikan neo-liberal. Tetapi mudah-mudahan ada capres yang menawarkan program PELITA dalam kerangka REPELITA untuk mengurangi pemakaian mobil pribadi di Jabodetabek dengan terbentuknya Otoritas Transportasi Publik JABODETABEK seperti Singapura membenahi transportasinya tahun 1970-an. Walau terlambat berfikir selama 44 tahun, masih lebih baik dari pada diam dalam kondisi "auto-pilot".      

                  

Instruksi Gubernur DKI JAKARTA No 150 Th 2013 Penggunaan Kendaraan Umum bagi Pejabat & Pegawai Pemprov DKI Jakarta,30 Desember 2013

Instruksi Gubernur yang sangat bersejarah bagi awal langkah pembatasan pemakaian kendaraan pribadi di Jabotabek, dimulai dari wewenangnya sebagai pimpinan jajaran pegawai negeri dan pegawai BUMD dibawah pemerintah DKI Jakarta. Karena memulai pembenahan kemacetan Jabotabek, itu harus langsung ke akar masalah inti, yakni jumlah kendaraan pribadi yang sudah tidak terkendali di Jabotabek. Padahal semua tahu bahwa instruksi ini tidak akan efektif, tetapi kenapa Mas Jokowi mengeluarkan instruksi yang tidak populis ini. Seandainya beliau dalam beberapa bulan mendatang menjadi Presiden Republik Indonesia, dan menandatangani instruksi yang sama tetapi berlaku bagi seluruh penduduk Jabotabek, maka saya yakin seyakinnya bahwa pada hari itu diberlakukan, maka tidak ada kemacetan Jabotabek. Tetapi jika instruksi ini berlaku untuk selama 7 hari dalam sebulan, saya yakin juga demo besar-besaran akan terjadi di depan Istana.

LTA Singapura mempunyai motto "MAKING PUBLIC TRANSPORT A CHOICE MODE", tetapi apa yang dilakukan ORGANDA selama 50 tahun di republik ini. Organisasi Pengusaha Nasional Angkutan Bermotor di Jalan (Organda) didirikan 30 Juni 1962. Inilah organisasi mitra pemerintah satu-satunya di sektor transportasi darat. Kini, tercatat ada 1,5 juta anggota—yang seluruhnya pengusaha. Ada 33 Dewan Pimpinan Daerah Organda, dengan didukung 450 Dewan Pimpinan Cabang. Termasuk di dalamnya, Organda Cabang Khusus Pelabuhan seperti di Pelabuhan Perak, Surabaya, di Tanjung Priok, Jakarta, dan di Belawan, di Sumatera Utara. Organda  mengurusi mulai dari bajaj, angkot, metromini, kopaja, bus antarkota antar provinsi hingga truk kontainer.

Apakah ORGANDA telah membuat transportasi umum menjadi pilihan di Jabotabek. Apakah angkutan umum telah memberikan jaringan pelayanan yang aman, efisien, layak bahkan nyaman. 50 tahun lamanya ORGANDA berdiri, terus pemerintah dalam hal ini dept perhubungan apa peranannya dalam mencapai visi misi transportasi umum: "MENCIPTAKAN TRANSPORTASI UMUM SEBAGAI MODA PILIHAN SEBAGAI ANGGOTA KOMUNITAS GLOBAL UNTUK MENGURANGI KONSUMSI BAHAN BAKAR MINYAK DAN POLUSI".  

     

KENAPA SAYA BENCI NAIK ANGKOT MERAH ATAU MIKROLET BIRU, LEBIH BAIK BAWA MOTOR BEBEK SAYA

Kenapa Amir tidak mau naik ANGKOT dari rumahnya di Tambun Bekasi Timur menuju terminal Bekasi atau stasiun kereta api Bekasi. Kenapa Johan tidak juga mau naik ANGKOT dari rumahnya di Serpong menuju stasiun kereta api Rawa Buntu. Semua orang tahu kalau ANGKOT atau MIKROLET itu suka NGETEM, padahal Amir dan Johan harus segera sampai ke kantor masing-masing di Jakarta Timur dan Jakarta Selatan, sehingga Amir/Johan lebih memilih naik motor sebagai grup biker ibukota yang tumpah ruah memenuhi santereo Jabotabek, jika 5 tahun kelak karir mereka naik maka mereka akan segera membeli mobil secara kredit. Kenapa armada PPD hanya menjangkau antar terminal Bekasi, terminal Depok padahal konsentrasi para pekerja commuter Jabotabek ada di perumahan besar seperti BSD, Bintaro, Ciledug, Sawangan, Tambun, bahkan Karawang. Kenapa armada PPD tidak dikembangkan menjangkau kawasan perumahan yang terkonsentrasi, agar ada pilihan memakai min-bus commuter, kenapa malah armada PPD semakin mati perlahan-lahan. Kalau terus menerus masalah angkutan Jabotabek dibelenggu oleh OTDA ( mungkin disebut Otak Dangkal ), maka hasilnya ya seperti saat ini, bahwa kondisi angkutan Jabotabek saat ini sama seperti Singapura tahun 1970-an. 

Studi-studi angkutan massal yang dikeluarkan oleh dept perhubungan itu seperti sudah tidak ada maknanya ketika jumlah kendaraan pribadi Jabotabek sudah melampaui kapasitas jalan, ketika kemacetan parah sudah tidak memberikan peluang bagi angkutan umum seperti PPD, Metromini,Kopaja untuk dapat hidup dan dipilih oleh konsumen sebagai pilihan utama angkutan umum. Ketika pemerintah lepas tangan dan lari dari tanggung jawabnya atas pelayanan publik dengan alasan tidak ada dana untuk memberikan subsidi, lantas kenapa subsidi BBM sebesar Rp 900 Trilyun mudah digelontorkan.

Lihat para pebisnis bus metromini seperti apa, pemiliknya mempunyai 3-10 mobil, bus usia 25 tahun masih tetap beroperasi tidak peduli bentuknya seperti rongsokan berjalan. Pemiliknya cukup mampu dan kaya, tetapi nasib para sopir metromini itu seperti dikejar bayangan setan yang mencambuknya setiap hari agar kejar setoran dan kejar setoran.           

SANGAT MENGENASKAN PERUM PPD PENGANGKUTAN PENOEMPANG DJAKARTA "DIBUNUH" OLEH PEMERINTAHNYA SENDIRI

Mungkin terasa sarkastik kata-kata saya ini bahwa Perusahaan legendaris angkutan umum PPD (PENGANGKOETAN PENOEMPANG DJAKARTA) ini "dibantai dan dibunuh" pemerintahnya sendiri. Tetapi kenyataannya demikian perusahaan ini sudah seperti "mayat hidup" yang berjalan melintasi Jakarta, inilah kekejaman pemerintah terhadap fasilitas publik angkutan umum yang sudah berdiri sejak tahun tempo doeloe 1920. Di Eropah, angkutan umum seperti PPD ini termasuk PSO (Public Service Obligation), artinya pemerintah wajib memberikan jasa pelayanan publik. Seharusnya PPD ini dikembangkan untuk seluruh wilayah JABOTABEK lewat suatu keputusan mandataris majelis permusyawaratan rakyat/ dewan perwakilan rakyat kemudian dibuatkan undang-undangnya tentang otoritas khusus angkutan massal JABOTABEK. Pada saat ini semuanya sudah terlambat dan sangat terlambat ketika bahan bakar minyak sudah menjadi barang mewah, terus pemerintah men-subsidinya dengan devisa negara, kondisi transportasi umum  Jabotabek kacau-balau saat ini sama seperti Singapura tahun 1970, kemacetan sangat parah, lantas Mas Jokowi datang untuk membenahinya. Penyakit yang sangat kronis dan komplikasi dengan kondisi kepemimpinan nasional saat ini.

Kebijakan PSO-Public Service Obligation itu pasti "heavily subsidized", di seluruh dunia pasti kondisinya disubsidi habis-habisan, tetapi dengan suatu target yang terukur, yakni "PENGURANGAN PEMAKAIAN MOBIL PRIBADI SECARA DRASTIS ATAU TERENCANA". Kalau subsidi bahan bakar minyak sebesar Rp 1400 Trilyun, sudah pasti ini tidak terukur hasilnya, bangsa ini seperti bangsa pecundang yang takut melihat kenyataan bahwa negara kita sudah menjadi NET IMPORTER BBM alias cadangan minyak kita tidak cukup menghidupi 250 juta penduduk nusantara. Kenyataan ini harus disosialisasikan dengan benar ke rakyat, bukan malah dipolitisir.

Daripada kerja sia-sia pemerintah membuang devisa Rp 1400 Trilyun itu, sebenarnya cukup Rp 10 Trilyun dibelanjakan 20.000 unit minibus commuter ATPB AC sekitar Rp 500 juta per unit diserahkan ke PPD atau DAMRI atau METROMINI atau KOPAJA untuk dioperasikan di JABOTABEK. Langkah selanjutnya Kepres/UU harus jalan, batasi kendaraan mobil pribadi di Jabotabek (tidak hanya di Jakarta), harap gunakan 20.000 unit kendaraan umum bus commuter tersebut, dan angkutan lain seperti commuter KA atau taksi. 

Kalau transportasi publik sudah disiapkan "HEAVILY SUBSIDIZED" maka perintah Mas Jokowi bahwa seluruh penduduk Jabotabek wajib menggunakan angkutan umum, semua akan jalan lancar. Lha kalau sekarang, cemana pula saya yang tinggal di Pekayon Bekasi Barat, dari pada saya naik angkot 3-4 kali terus naik busway, lebih baik saya naik motor bebek saya dengan persiapan jas hujan. Pokok persoalan adalah BELENGGU IZIN TRAYEK OTDA DEPHUB, jadi tidak mungkin diizinkan commuter bus dari wilayah Bekasi Barat menuju Kota Beos, kalau tidak menabrak peraturan otonomi daerah. Jangan harap PPD bisa masuk wilayah OTDA Bekasi Barat paling ujung, itulah yang saya bilang belenggu OTDA. 

Begitu banyak hasil studi angkutan umum di Jabotabek yang dikeluarkan dari dept perhubunagan, lantas kenapa kondisinya sama seperti Singapura tahun 1970, kacau balau di antara angkot-angkot, mikrolet-mikrolet antar wilayah OTDA, Kopaja, Metromini, PPD, Mayasari Bakti. Terus gimana meleburnya menjadi satu kesatuan LTA JABOTABEK (LAND TRANSPORT AUTHORITY JABOTABEK) yang dibentuk atas KEPRES & UU. Tujuannya jelas terukur dalam rangka mengurangi beban subsidi BBM dan mengurangi kemacetan Jabotabek. Saya yakin di kepala Mas Jokowi sudah terbayang pemikiran ini, saya berdoa semoga beliau menjadi Presiden Republik Indonesia pada tahun 2014 ini.             

         

Janji-janji para gubernur DKI Jakarta mengentaskan masalah kemacetan Jabotabek

Kalau jumlah kendaraan mobil yang masuk ke DKI dibatasi dengan cara genap-ganjil, apakah ampuh mengatasi kemacetan Jakarta. Di atas kertas, masuk akal kalau jumlah kendaraan dibatasi maka kemacetan akan berkurang, tetapi kalau ternyata setelah diberlakukan genap-ganjil, ternyata tetap juga terjadi kemacetan di ruas-ruas jalan tertentu, terus bagaimana langkah selanjutnya. Karena sebenarnya jumlah kendaraan total di Jabotabek sudah melampaui jauh dari kapasitas jalur jalan di DKI Jakarta, ingat bahwa Jakarta itu terletak di pusat dari Jabotabek, diantara Tangerang-Bekasi-Bogor. Cara yang ampuh tetapi ekstrim adalah bahwa semua kendaraan pribadi dilarang masuk ke Jakarta, semua penduduk Jabotabek termasuk Jakarta diwajibkan memakai kendaraan umum, seperti yang diperintahkan Mas Jokowi bahwa setiap hari Jumat awal bulan, setiap pegawai DKI Jakarta wajib menggunakan kendaraan umum, Kalau saja kelak Mas Jokowi menjadi presiden republik ini dan memerintahkan semua penduduk Jabotabek harus memakai kendaraan umum dan dilarang memakai kendaraan pribadi, maka saya yakin seyakin-yakinnya bahwa Jakarta akan bebas dari kemacetan. Tetapi demo besar-besaran akan terjadi memprotes kebijakan ini.

Sudah 7 tahun, negara ini membayar subsidi BBM para pemakai mobil-mobil pribadi termasuk saya ini melintasi wilayah Jabotabek, negara sudah menghabiskan devisa negara Rp 900 Trilyun untuk mengimpor BBM dengan hutang luar negeri. Ingat bahwa negara kita sudah menjadi NET IMPORTER bahan bakar minyak sejak tahun 2004 dan sejak tahun 2006 negara memberikan biaya mahal subsidi BBM. Prosentase terbesar subsidi BBM nasional ternyata dihabiskan di wilayah Jabotabek. Sementara produksi mobil-mobil ATPM dengan label TKDN ini terus digenjot  produksinya. Bagaimana mungkin bisa teratasi kemacetan sementara negara makin cekak kantong devisanya untuk membayar subsidi BBM.

Banyak penguasa di negeri ini tidak peduli bahwa kemacetan Jabotabek adalah penghisap darah terbesar devisa negara akibat subsidi BBM yang sebagian besar dimakan habis oleh kendaraan mobil-mobil pribadi yang melintasi Jakarta. Sementara kondisi transportasi publik Jabotabek saat ini (tahun 2014) sama kondisinya saat ini dengan kondisi transportasi publik kota Singapura tahun 1970. Bayangkan selama 44 tahun, apa sebenarnya hasil kerja otoritas pelayanan angkutan darat untuk publik Jabotabek, ternyata kondisinya seperti kota Singapura di tahun 1970-an. Otoritas pelayanan publik yang terkotak-kotak oleh otonomi kepala daerah Tangerang, Bogor, Bekasi, dan DKI Jakarta. 

Cerita mengenaskan tentang nasib angkutan PPD ( PENGANGKUTAN PENUMPANG DJAKARTA), MAYASARI BAKTI yang sengaja dimatikan oleh penguasa negeri ini. Di Eropa, pelayanan publik angkutan darat ini dilindungi, dengan nama PSO ( PUBLIC SERVICE OBLIGATION), jadi pemerintah harus menyelenggarakan secara baik dan terukur. Kalau pemerintah menggelontorkan subsidi BBM untuk Jabotabek sebesar Rp 75 Trilyun per tahun, kemacetan Jabotabek tidak teratasi, transportasi publik seperti Singapura tempo doeloe tahun 1970, terus sebenarnya apa yang terjadi di negeri ini?            

           

Ketika secercah harapan menyapa di tahun politik 2014

Ada secercah harapan menyapa di tahun politik 2014. Ada harapan kepemimpinan yang dimimpikan oleh rakyat Nusantara ini. Suatu kepemimpinan yang mulai menyapa kepentingan publik, keinginan sebagian besar rakyat. Kepemimpinan yang diharapkan memulai suatu pembebasan manusia dari budaya korupsi dan kolusi yang telah menjerat bangsa ini dari keterpurukan luar biasa. Kepemimpinan politik dan birokrasi yang bebas dari jeratan korupsi dan kolusi di negara ini, susah dicari, susah dilahirkan, susah diciptakan. Menjelang bulan April 2014 ini, situasi politik pemilihan kepemimpinan negeri ini mulai bergerak dan riuh-rendah dengan hasil polling elektabilitas. Promosi kepemimpinan di media televisi bukanlah biaya yang kecil, sudah terbayang berapa milyar bahkan trilyun secara total, akan dihabiskan untuk biaya promosi kepemimpinan. Menjadi pemimpin politik di negeri ini adalah suatu proyek, jadi ini perlu manajemen proyek yang piawai. Tetapi yang pasti, setiap manusia dewasa akan menjadi pemimpin keluarga membawa anak-anaknya kelak menjadi pemimpin yang berkelanjutan.

Pokok persoalan kepemimpinan politik di negeri ini, menurut kaca mata penglihatan saya, bahwa menjadi pemimpin politik itu adalah ungkapan ambisi menjadi RAJA seperti zaman dahulu, ketika para pangeran-pangeran, eks panglima perang saling berebut TAKHTA MAHKOTA KERAJAAN. Jadi ketika saya melihat iklan di televisi yang ditayangkan setiap hari itu, memperlihatkan bahwa mantan panglima-panglima ini ingin menjadi RI-1 dalam arti kata menjadi RAJA INDONESIA NOMOR SATU, penguasa nomor satu di republik ini.  Konotasi raja itu selalu diceritakan tentang raja yang lalim, berkuasa tangan besi, ambisi menjadi pemimpin seumur hidup, meneruskan kepemimpinannya kelak kepada anak-anak dan keluarganya. Sedangkan konotasi raja yang baik hati, itu diceritakan sebagai raja yang lemah sehingga akhirnya mudah digulingkan.

Terus-terang dalam hati saya, melihat kepimpinan itu dengan referensi dari kepemimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi ketika berhasil menangkap tangan ketua Mahkamah Konstitusi dan ketua SKK Migas yang juga merupakan lembaga kepemimpinan negara. Kemudian ketika pemilihan kepemimpinan propinsi DKI Jaya tahun 2012 lalu, inilah menjadi referensi kepemipinan yang sinergis untuk masa depan Indonesia yang lebih baik. Kenapa kemimpinan model yang mulai menyapa kepentingan publik di negeri ini, amat sangat langka, kenapa harus menanti dan mengharapkan kepemimpinan Joko Widodo dan Basuki Tjahja Purnama. Walaupun hiruk-pikuk ambisi para pangeran-pangeran, para eks panglima itu seperti petir menggelegar, karena biaya yang mulai dihabiskan untuk promosi akan terus merangkak bengkak raksasa. Pertanyaannya kalau gagal nanti seperti tahun-tahun yang lalu. Dalam hati saya bertanya kepada diri sendiri : "Seandainya Saya kelak menjadi Raja?"

Lima tahun silam, saya pernah mengikuti adik saya mencoba peruntungan nasib menjadi gubernur di suatu propinsi di Sumatera. Yang saya lihat begitu besar modal awal menjadi cagub, agar dapat masuk menjadi kontestan maka harus membeli kursi minimal 7 kursi yang dihargakan 1 mobil kijang innova per kursi. Jadi saya membayangkan angka milyar itu untuk modal awal, belum lagi modal kampanye. Jadi mudah dibayangkan bahwa menjadi pemimpin politik itu harus seperti pemimpin proyek investasi, dan kita melihat jumlah pemimpin daerah tertangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Apakah bisa lahir pemimpin-pemimpin Indonesia yang sinergis anti korupsi dan anti-kolusi dalam kondisi politik seperti ini. Kemudian apakah cita-cita pemuda-pemuda yang duduk di KPU dan Bawaslu, adalah juga sebatas proyek investasi karir juga, apakah tidak ingin turut melahirkan kepemimpinan yang ANTI-KORUPSI. Seandainya saya boleh bermimpi jika ada sebuah partai besar menawarkan BEBAS BIAYA bagi caleg, cabup, cagub, cawalkot dengan syarat ANTI KORUPSI.

Semoga secercah harapan itu benar-benar menyapa pada tahun pergantian kepemimpinan politik di tahun 2014, pemimpin tertinggi di republik ini yang bukan mengharapkan sebagai raja baru yang berkuasa, pemimpin legislatif yang segar dengan idealisme baru anti-korupsi dimana akhirnya Komisi Pemberantasan Korupsi tidak harus bekerja keras menangkap tangan pemimpin-pemimpin baru itu kelak 2014-2019, atau sama seperti 10 tahun sebelumnya. Tidak ada yang pernah tahu, tetapi siapa tahu harapan itu akan tiba.