MISSION IMPOSSIBLE MEMBATASI GERAK 10 JUTA PER HARI MOBIL PRIBADI DI JABOTABEK ??

Tidak terasa bahwa bangsa kita sudah menapak belajar demokrasi 10 tahun, 2 periode pemerintahan SBY akan segera berakhir, begitu juga dengan kebijakan subsidi BBM yang telah berlangsung sejak tahun 2004 ketika nasib bangsa ini telah berubah menjadi NET IMPORTER BBM alias bahwa negara ini tidak cukup devisa minyaknya untuk memberikan subsidi 100 persen. 

Tidak terasa juga bahwa subsidi BBM ini telah menguras habis devisa negara sebesar Rp 1000 Trilyun yang seharusnya dapat dipergunakan untuk perbaikan infra-struktur, pendidikan dan kesehatan bangsa lain. 
 
Tidak terasa juga kemacetan Jabotabek semakin menjadi-jadi dan semakin jauh dari penyelesaian dalam pemikiran jangka panjang dalam kerangka ketahanan nasional. Pemikiran kemacetan ataupun banjir menjadi pemikiran picik dalam batasan parsial otonomi daerah yang berlarut-larut tanpa penyelesaian secara kebijakan nasional, dan betapa pertimbangan nilai-nilai ketahanan nasional untuk generasi mendatang telah diabaikan. 

Seolah-olah bom waktu subsidi BBM ini telah direkayasa dilepaskan untuk kepemimpinan tahun 2014-2019 berikutnya dengan trend peningkatan subsidi BBM yang semakin menggila dan tidak terkendali. 
 
Tidak ada upaya serius pengurangan pemakaian BBM secara terencana dengan baik seperti gambaran PELITA dan REPELITA yang terukur, yang kita lihat adalah trend gila permintaan yang tinggi BBM pada tahun-tahun mendatang 2014-2024. Pembuktiannya sangat sederhana, lihatlah jumlah kendaraan pribadi yang  beredar setiap hari di Jabodetabek yang terus meningkat menggila memacetkan Jakarta, Surabaya, Medan, Bandung dan kota-kota besar lainnya, sialnya 10 juta kendaraan pribadi per hari  ini memakai BBM subsidi yang akan terus menggerus habis devisa negara.
   
Memang secara kebetulan bahwa perubahan bangsa kita menjadi NET IMPOTER BBM ini juga bersamaan dengan perubahan iklim demokrasi sejak tahun 2004 yakni pemilihan presiden secara langsung. Pada kenyataannya bangsa ini memang baru memulai memilih "RAJANYA" secara langsung, maka wajarlah kalau yang pilih oleh rakyat itu berwajah ganteng, tinggi besar, seperti wajah selebriti umumnya. Bahkan ada trend untuk memimpikan masa-masa makmur di zaman era Pak Harto, kalau saya bilang kenapa tidak sekalian memimpikan masa-masa makmur pada zaman Majapahit. 
 
Betapa konyolnya memang untuk memulai negara demokrasi ala Indonesia ini, bahwa bangsa ini dan pemimpinnya ternyata sulit belajar dari negara tetangga yang terdekat sekalipun. 

Kalau menurut saya memang demokrasi ala Indonesia itu masih memuja patron "SANG MAHARJA YANG SEMPURNA". Lihatlah saat ini para calon-calon presiden 2014-2019 yang berkampanye di media televisi seperti memperlihatkan bahwa mereka ingin berkata "AKU INGIN MENJADI MAHARAJA INDONESIA " bukan menjadi Presiden Republik Indonesia. Kasus Ratu Atut sebagai Gubernur Banten adalah bukti sederhana bahwa bangsa ini masih belajar di antara memilih presiden yang "menyapa" kepentingan rakyat atau memilih raja-raja yang selalu ingin dilayani rakyat. 

Untunglah masih tetap bangsa ini dilindungi oleh Tuhan YME, ketika Komisi Pemberantasan Korupsi masih kuat dan tegar untuk memenjarakan Ratu Atut dan Akil Mochtar Sang "RAJA SUCI" Mahkamah Konstitusi RI. 
 
Jadi kalau menurut saya, penuntasan masalah kemacaten Jabodetabek ini akan terus digerus pro-kontra yang berkepanjangan diantara belenggu tumpang tindih otonomi daerah dan kepemimpinan nasional, karena kenyataan 50 tahun sudah transportasi umum Jabotabek "dibiarkan hancur-lebur" dengan menggilanya pemakaian kendaraan pribadi. 

Kita hanya bisa berharap adanya perubahan, marilah kita berdoa semoga kepemimpinan nasional yang baru di tahun 2014-2019, memberikan harapan yang lebih baik.